GARUDATRIBUNE.COM, Tenggarong, Kalimantan Timur : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat sistem pengawasan dan integrasi program prioritas melalui pembahasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam rapat yang digelar di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) baru-baru ini, Pemkab Kukar menyoroti manajemen risiko serta evaluasi mandiri terhadap maturitas SPIP. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Fokus utama pertemuan ini adalah memastikan keselarasan program antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan rencana kerja jangka panjang Pemkab Kukar. Evaluasi ini juga menjadi momentum bagi perangkat daerah untuk memeriksa kembali program prioritas yang telah dirancang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RENJA) 2026.
“Kita ingin melihat bagaimana forum lintas perangkat daerah OPD bekerja sama dalam memetakan program prioritas yang telah dirancang dalam RENJA 2026,” ujar Asisten III Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Dafip Haryanto.
Lebih lanjut, Dafip menjelaskan bahwa pembahasan dalam rapat ini mencakup sektor-sektor utama yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti layanan kesehatan, kesejahteraan sosial, serta perlindungan perempuan dan anak. Program-program yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menjadi perhatian utama dalam evaluasi ini.
“Kami berharap kinerja OPD dapat berjalan optimal. Jika ada hal yang belum dapat kami tangani, kami harapkan OPD terkait bisa memberikan solusi,” tambahnya.
Tak hanya melibatkan OPD, rapat ini juga menghadirkan perwakilan dari berbagai forum kemasyarakatan, seperti Forum Anak, Forum Difabel, serta Forum Orang Tua Down Syndrome. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan masukan mengenai program-program yang belum terakomodasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelumnya.
“Selain merangkum dan memverifikasi usulan yang telah disampaikan dalam Musrenbang kecamatan, kami juga ingin memastikan bahwa suara masyarakat dari berbagai kelompok benar-benar terserap dalam perencanaan daerah,” tutup Dafip.
Dengan adanya evaluasi menyeluruh terhadap maturitas SPIP, diharapkan program-program Pemkab Kukar semakin tepat sasaran, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Pewarta: Auliananda
Editor: Rosiani Lutfhi
Copyright©garudatribune.com2025
