GARUDATRIBUNE.COM – Samarinda, Kalimantan Timur : Distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan gas LPG 3 kilogram (subsidi) di Kalimantan Timur masih menyisakan persoalan pelik. Jelang Lebaran Idulfitri, permintaan terhadap dua komoditas ini meningkat signifikan. Namun, persoalan utama yang mencuat adalah ketidaktepatan sasaran distribusi, di mana LPG subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, justru banyak dinikmati oleh kalangan ekonomi menengah ke atas.
Anggota Komisi XII DPR RI Dapil Kaltim, Syafruddin, menyoroti fenomena ini dan mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk lebih tegas dalam memastikan distribusi BBM dan LPG bersubsidi benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, saat ini masih banyak penyimpangan yang terjadi, yang berpotensi merugikan masyarakat kecil.
“Masih banyak orang menengah atas menikmati LPG 3 kilogram atau LPG bersubsidi,” ujar Syafruddin saat ditemui di Kantor DPW PKB Kaltim, Jalan Ir H Juanda Samarinda, Selasa, 25 Maret 2025.
Komisi XII DPR RI sendiri memiliki tugas utama dalam mengawasi sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta investasi. Dalam kaitannya dengan LPG subsidi, Syafruddin menegaskan bahwa pengawasan terhadap PT Pertamina sebagai badan usaha yang bertanggung jawab dalam distribusi BBM dan LPG subsidi harus semakin diperketat.
“Kita perlu melakukan pengawasan dan pemantauan terutama pada Pertamina, agar betul-betul transparan dalam mendistribusikan BBM dan LPG bersubsidi kepada rakyat. Tidak boleh lagi ada oknum-oknum yang bermain,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga meminta pemerintah daerah di Kalimantan Timur untuk turut serta dalam pengawasan, terutama dalam memastikan ketersediaan stok dan harga LPG subsidi tetap terkendali menjelang Idulfitri 2025.
“Pemda juga harus proaktif, karena yang menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah Gubernur. Maka jangan sampai pemerintah juga bermain,” ungkapnya.
Dengan adanya sinergi antara DPR RI, pemerintah daerah, serta Pertamina, diharapkan permasalahan ini dapat segera diselesaikan. Pengawasan ketat dan tindakan tegas harus dilakukan agar LPG subsidi tidak lagi disalahgunakan oleh kelompok yang seharusnya tidak berhak menikmatinya.
“Jangan sampai yang membuat regulasi ikut terlibat juga. Ini perlu kita kawal ke depan agar pemerintah daerah Kaltim dapat menjadi ujung tombak dalam menyejahterakan masyarakat. Terutama dalam memastikan distribusi BBM dan LPG bersubsidi agar benar-benar tepat sasaran,” pungkas Syafruddin.
Pewarta: Indri Paulina
Editor: Rosiani Lutfhi
Copyright©garudatribune.com2025
