GARUDATRIBUNE.COM – Samarinda, Kalimantan Timur — Pengelolaan program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) kembali menuai sorotan tajam. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menunjukkan adanya sisa dana sebesar Rp 3,5 miliar serta penyaluran beasiswa kepada penerima yang tidak memenuhi kriteria. Hal ini memicu keprihatinan di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur.
Anggota Komisi V DPRD Kaltim, Agus Aras, angkat bicara menyikapi temuan tersebut. Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh, apalagi program BKT kini telah dihentikan dan digantikan oleh program baru, Gratispol.
“Dalam penyampaian BPK, ada temuan terkait tidak optimalnya anggaran Beasiswa Kaltim Tuntas, sehingga tersisa Rp 3,5 miliar dan ada dana yang teralirkan kepada siswa yang tidak memenuhi kriteria,” ujar Agus Aras kepada wartawan usai Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim, Jumat (23/5/2025).
Meski Pemprov Kaltim berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-12 kalinya, Agus mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh menutupi 27 temuan dan 63 rekomendasi yang diberikan BPK RI.
“Tentu apa yang disampaikan oleh perwakilan BPK RI menjadi rekomendasi bagi kita semua, termasuk DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan,” tambahnya.
Menurut Agus, ketidaksesuaian penerima beasiswa menunjukkan adanya kelalaian administratif. Ia mendesak Inspektorat Kaltim untuk segera melakukan audit internal dan menindaklanjuti dengan pengembalian dana jika ditemukan kesalahan.
“Artinya itu ada semacam ketidaksesuaian. Ada tanggung jawab, baik itu Inspektorat untuk sesegera mungkin memperbaiki hal itu. Kalau ada kekeliruan, segera lakukan pengembalian dana oleh pihak terkait,” tegasnya.
Agus juga mengingatkan bahwa kesalahan dalam program BKT harus menjadi pelajaran penting sebelum program Gratispol dijalankan secara penuh. Ia menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam program bantuan pendidikan ke depan.
“Saya harap hal ini tidak terjadi lagi, apalagi dengan program baru yakni Gratispol yang masih dalam tahap awal. Kita harus lebih baik ke depannya,” pungkasnya.
DPRD Kaltim kini menaruh harapan besar pada sistem distribusi bantuan pendidikan yang lebih transparan dan akuntabel. Ke depan, sistem yang berjalan harus memastikan bahwa bantuan benar-benar jatuh ke tangan yang tepat — siswa-siswa yang membutuhkan dan layak menerima.
Pewarta: Ade Setiady
Editor: Rosiani Lutfhi
Copyright©garudatribune.com 2025
